Karimun, kompaknews.my.id – DPRD Kabupaten Karimun resmi menyetujui Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dalam sebuah Rapat Paripurna yang berlangsung pada Senin (5/5/2025). Kesepakatan ini menjadi langkah awal yang signifikan dalam merancang pembangunan jangka panjang untuk Kabupaten Karimun.
Dalam acara tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Karimun, Raja Rafiza, bersama Bupati Karimun, Iskandarsyah, menandatangani Nota Kesepakatan yang menunjukkan sinergi antara legislatif dan eksekutif untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Namun, tidak semua pihak sepakat dengan sejumlah rencana yang tercantum dalam RPJMD tersebut. Fraksi Partai NasDem, melalui Sekretarisnya Eri Januardin, mengungkapkan keberatan terhadap kelanjutan tiga proyek strategis yang dianggap tidak memiliki dampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat. Ketiga proyek tersebut adalah pembangunan Gedung MPP, Gerbang Kostal Area, dan Dermaga VVIP.
“Kami dari Fraksi NasDem merasa bahwa ada prioritas yang lebih mendesak yang harus diutamakan. Pembangunan infrastruktur dasar yang benar-benar menyentuh kehidupan masyarakat harus lebih diutamakan,” ujar Eri Januardin dalam rapat paripurna tersebut.
Berikut adalah sejumlah pandangan dan rekomendasi yang disampaikan Fraksi NasDem terkait RPJMD 2025-2029:
- Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat
Fraksi NasDem mendesak agar pembangunan di Kabupaten Karimun lebih terfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti jaminan kesehatan dan pendidikan bagi warga miskin, serta akses air bersih, terutama di wilayah pesisir. - Bantuan untuk Nelayan dan Petani Kecil
Mengingat potensi besar sektor perikanan dan pertanian di Karimun, NasDem meminta agar program bantuan lebih difokuskan pada nelayan kecil dan petani. Mereka menekankan pentingnya kejelasan dalam pembagian bantuan agar tidak terjadi tumpang tindih antara kewenangan kabupaten dan provinsi. - Peningkatan Investasi dan Pelatihan Keterampilan
Fraksi NasDem juga menyarankan agar pemerintah daerah meningkatkan investasi yang dapat membuka lapangan kerja baru. Sebagai langkah awal, mereka meminta program pelatihan keterampilan disesuaikan dengan kebutuhan industri, terutama di sektor galangan kapal. - Konsistensi dalam Realisasi Visi dan Misi
Dalam menghadapi janji-janji kampanye yang disampaikan pada saat Pemilu, NasDem meminta agar visi dan misi yang telah dituangkan dalam RPJMD dilaksanakan secara konsisten dan terukur. Mereka juga mengingatkan agar janji-janji tersebut dapat terealisasi setiap tahun. - Urgensi Pengelolaan Persampahan yang Efektif
Mengingat masalah pengelolaan sampah yang semakin menjadi perhatian publik, NasDem mendesak pemerintah untuk segera merumuskan kebijakan strategis untuk mengatasi permasalahan ini. - Evaluasi Kembali Proyek-Proyek Strategis
NasDem mengusulkan agar anggaran yang dialokasikan untuk proyek-proyek strategis seperti pembangunan Gedung MPP dan Dermaga VVIP diprioritaskan untuk kebutuhan yang lebih mendesak, seperti penyelesaian kegiatan tunda bayar yang mencapai Rp173 miliar dan pembangunan dermaga yang lebih bermanfaat langsung bagi masyarakat. - Peningkatan Pendapatan Daerah Melalui Kebijakan Pajak
Fraksi NasDem juga menyoroti rendahnya proyeksi pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD) dalam RPJMD, yang hanya diperkirakan sebesar 0,01%. Mereka mengusulkan agar tarif pajak dan retribusi daerah ditinjau kembali untuk meningkatkan potensi pendapatan daerah. - Dorongan untuk Melanjutkan Investasi Tertunda
Mengingat beberapa investasi yang tertunda seperti proyek Goald Coast dan Gracee Marin, NasDem mendesak agar Bupati mendorong para investor untuk segera melanjutkan proyek-proyek tersebut agar tidak menciptakan preseden buruk bagi iklim investasi di Karimun.
Bupati Karimun, Iskandarsyah, menerima saran dan pertimbangan dari Fraksi NasDem dengan terbuka dan berkomitmen untuk mengkaji ulang sejumlah rekomendasi tersebut. “Kami berterima kasih atas masukan yang diberikan. Tentunya, kami akan mengevaluasi setiap program agar bisa lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” katanya.
Iskandarsyah juga mengingatkan bahwa koordinasi antara DPRD dan pemerintah daerah akan terus berjalan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar berdampak pada kesejahteraan rakyat. (*)
