SIDRAP.KOMPAKNEWS.My.id—30 Mei 2025 — Kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada Jumat sore (30/5/2025) sekitar pukul 17.45 WITA di jalan perempatan belakang Rumah Jabatan Bupati Sidrap, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), kini memasuki babak baru. Kecelakaan ini melibatkan sebuah mobil Mitsubishi Expander dan sepeda motor Honda Beat yang ditumpangi dua orang.
Akibat kecelakaan tersebut, dua pengendara motor mengalami luka serius. Satu korban mengalami luka robek pada lutut kaki kiri, dua gigi patah, serta luka gores di beberapa bagian wajah dan tubuh. Sementara korban lainnya mengalami retak tulang kaki kiri dan harus dirujuk ke RS Andi Makkasau Parepare untuk menjalani operasi.
Awalnya, kasus ini ditangani secara hukum oleh pihak kepolisian. Namun, kemudian dilakukan mediasi yang difasilitasi oleh pihak Satlantas Polres Sidrap. Surat pernyataan damai resmi dibuat pada Senin, 14 Juli 2025, sekitar pukul 10.56 WITA, bertempat di ruang kerja Satlantas Polres Sidrap. Proses tersebut dihadiri oleh kedua belah pihak.
Dalam kesempatan itu, dari pihak mobil hadir seorang perempuan bernama Haja Nafsiah, yang mengaku sebagai tante dari pengemudi mobil dan menjadi pihak yang diberi kuasa serta bertanggung jawab atas segala kesepakatan yang tercantum dalam surat pernyataan damai. Dalam pernyataan tersebut, disepakati bahwa pihak mobil akan memberikan santunan biaya pengobatan sebesar Rp7 juta, serta bertanggung jawab penuh untuk memperbaiki sepeda motor korban.
Namun, janji perbaikan dalam waktu satu minggu yang disampaikan saat mediasi ternyata belum terealisasi hingga kini. Sepeda motor masih dalam kondisi rusak, dan menurut pihak bengkel, proses perbaikan terhambat karena kap motor diklaim kosong di Parepare dan harus dipesan dari Makassar. Padahal, diketahui bahwa pengiriman dari Makassar ke Sidrap hanya memakan waktu sekitar 1×24 jam dan akses jalan juga tidak mengalami hambatan.
Ironisnya, saat dikonfirmasi kembali melalui pesan WhatsApp, Haja Nafsiah yang sebelumnya bertanggung jawab atas kesepakatan justru memilih diam dan tidak memberikan respon sama sekali. Sikap tersebut menimbulkan kekecewaan dan kecurigaan dari pihak korban, yang menilai bahwa perjanjian damai ini tidak dijalankan secara serius.
Pihak korban berharap agar itikad baik yang dijanjikan benar-benar diwujudkan. Jika dalam waktu dekat tidak ada penyelesaian, maka besar kemungkinan kasus ini akan kembali diproses melalui jalur hukum.(ersan)
