kompaknews.my.id

Blog

  • Polri Tegaskan Ijazah Jokowi Asli dan Sah, Tidak Ditemukan Unsur Pidana

    Polri Tegaskan Ijazah Jokowi Asli dan Sah, Tidak Ditemukan Unsur Pidana

    JAKARTA. KOMPAKNEWS. My. id– Bareskrim Polri menegaskan bahwa dokumen ijazah Joko Widodo dinyatakan asli dan sah berdasarkan hasil penyelidikan dan uji forensik yang mendalam. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers oleh Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri di Lobby Utama Gedung Awaloedin Djamin, Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (22/5).

    Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, menjelaskan bahwa penyelidikan dilakukan menyusul pengaduan dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) yang melaporkan dugaan pemalsuan ijazah S1 milik Jokowi.

    “Kami telah memeriksa 39 orang saksi, termasuk pihak UGM, alumni, dosen, pihak SMA, serta satu orang teradu, yaitu Joko Widodo. Dari seluruh hasil pemeriksaan dan uji laboratorium forensik, dapat kami simpulkan bahwa dokumen ijazah Joko Widodo adalah asli dan sah,” ujar Brigjen Pol. Djuhandhani.

    Polri menyampaikan bahwa laporan tersebut mencantumkan dugaan pelanggaran terhadap Pasal 263, 264, dan 266 KUHP, serta Pasal 68 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Namun dari hasil pendalaman, tidak ditemukan indikasi tindak pidana.

    Dalam penyelidikan yang mencakup 13 lokasi, termasuk SMA Negeri 6 Surakarta dan Universitas Gadjah Mada, ditemukan sejumlah dokumen pendukung mulai dari STTB, formulir pendaftaran, Kartu Hasil Studi, surat keterangan praktek, hingga ijazah asli. Semua dokumen tersebut telah diuji secara forensik dan dinyatakan identik serta valid.

    “Ijazah asli S1 dengan nomor 1120 telah diuji secara forensik, dan dinyatakan identik dengan dokumen pembanding. Skripsi juga ditemukan dan terbukti dibuat dengan mesin ketik serta teknik cetak sesuai periode 1985,” jelas Brigjen Djuhandhani.

    Lebih lanjut, Polri juga menegaskan bahwa TPUA tidak terdaftar secara resmi sebagai lembaga berbadan hukum di Kementerian Hukum dan HAM.

    Meski telah menyimpulkan tidak adanya unsur pidana, proses masih berada pada tahap penyelidikan. Polri belum menaikkan kasus ke tahap penyidikan karena tidak ditemukan dasar hukum yang cukup.

    “Kami masih fokus pada penuntasan penyelidikan. Mengenai potensi pertanggungjawaban hukum atas laporan yang tidak berdasar, itu bisa saja dilakukan jika memenuhi unsur pidana. Namun untuk saat ini, belum ada proses ke arah sana,” tandasnya.

  • Polda Sulsel Sukses Laksanakan Operasi Pekat Lipu 2025: 844 Tersangka Diamankan dari 24 Jenis Kasus

    Polda Sulsel Sukses Laksanakan Operasi Pekat Lipu 2025: 844 Tersangka Diamankan dari 24 Jenis Kasus

    Makassar, Kompaknews. My.id 21 Mei 2025 — Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) melalui konferensi pers yang dipimpin oleh Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Didik Supranoto, S.I.K., M.H. bersama Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Kombes Pol Setiadi Sulaksono, S.I.K., M.H., merilis hasil pelaksanaan Operasi Pekat Lipu 2025 yang telah digelar selama 20 hari sejak 3 hingga 20 Mei 2025. Operasi Kepolisian Kewilayahan ini dilaksanakan secara terpadu oleh Polda Sulsel dan seluruh jajaran Polres di wilayah hukum Sulawesi Selatan dalam rangka menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang aman dan kondusif.

    Operasi ini mengedepankan fungsi Reserse Kriminal Umum (Reskrimum) serta didukung oleh seluruh fungsi operasional lainnya, dengan fokus utama pada pemberantasan tindak kejahatan seperti judi, peredaran minuman keras ilegal (miras), kepemilikan senjata tajam (sajam), prostitusi, premanisme, dan berbagai bentuk penyakit masyarakat lainnya yang meresahkan.

    Selama pelaksanaan operasi, Polda Sulsel berhasil mengamankan 844 tersangka, terdiri dari 120 Target Operasi (TO) dan 725 Non-TO. Operasi ini juga mencatat sebanyak 269 laporan polisi, mencakup 24 jenis kejahatan yang berhasil diungkap dalam waktu kurang dari tiga pekan.

    Kategori kasus paling menonjol adalah premanisme, dengan 82 kasus dan 301 pelaku diamankan. Dari jumlah tersebut, 93 orang diproses hukum, sementara 208 lainnya dibina. Kasus premanisme ini mencakup 50 kasus kepemilikan senjata tajam, di mana 63 tersangka diamankan dengan barang bukti berupa 36 bilah badik, 42 pelontar busur, dan 73 anak panah. Para pelaku dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 10 tahun. Selain itu, terdapat pula 43 kasus penganiayaan, pengeroyokan, pengancaman, dan pengrusakan yang umumnya dipicu oleh kesalahpahaman. Sebanyak 101 pelaku diamankan karena mabuk dan membuat onar akibat konsumsi miras ilegal, serta 78 pelaku parkir liar yang dibina dan diminta membuat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya.

    Dalam pengungkapan kasus judi konvensional, polisi menangani 35 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 56 orang. Modus yang digunakan para pelaku adalah melakukan taruhan dalam permainan kartu. Mereka dijerat dengan Pasal 303 KUHP dengan ancaman hukuman penjara hingga 10 tahun atau denda maksimal Rp25 juta.

    Sementara itu, dari penanganan kasus peredaran miras ilegal, sebanyak 202 pelaku diamankan. Barang bukti yang berhasil disita antara lain 3.913 botol miras berbagai merek dan 7.099 liter minuman keras tradisional jenis ballo atau tuak. Karena merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah (Perda), seluruh pelaku diserahkan kepada pemerintah daerah untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum daerah yang berlaku.

    Dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan prostitusi, aparat mengungkap 35 kasus dengan total 49 tersangka. Tiga di antaranya ditangani langsung oleh Subdit IV Ditreskrimum Polda Sulsel. Modus yang digunakan para pelaku yakni menawarkan atau menjual korban melalui aplikasi WhatsApp untuk keuntungan pribadi. Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, Pasal 296 dan 506 KUHP, serta Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ancaman hukuman terhadap para pelaku maksimal mencapai 15 tahun penjara dan denda hingga Rp600 juta.

    Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Didik Supranoto dalam keterangannya menyampaikan bahwa Operasi Pekat Lipu 2025 merupakan salah satu langkah strategis Polda Sulsel dalam menciptakan rasa aman di tengah masyarakat serta menunjukkan keseriusan aparat kepolisian dalam memberantas berbagai bentuk kejahatan yang merusak tatanan sosial.

    Polda Sulsel juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif menjaga keamanan lingkungan di sekitar tempat tinggal, sekolah, maupun tempat kerja. Warga diimbau segera melaporkan setiap kejadian mencurigakan atau dugaan tindak pidana kepada pihak kepolisian terdekat atau melalui layanan darurat 110.

    Dengan keberhasilan pengungkapan 844 tersangka dari berbagai kasus, Polda Sulsel menegaskan komitmennya untuk terus hadir dan bekerja secara maksimal demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan.

  • Pemkab Sidrap dan IAIN Parepare Jalin Kerja Sama Strategis Bidang Pendidikan

    Pemkab Sidrap dan IAIN Parepare Jalin Kerja Sama Strategis Bidang Pendidikan

    SIDRAP.KOMPAKNEWS.My.id—Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang menjalin kerja sama strategis dengan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU), Rabu (21/5/2025).

    Penandatanganan dilakukan Bupati Sidrap, H. Syaharuddin Alrif, S.IP., MM., dan Rektor IAIN Parepare, Prof. Dr. Hannani, M. Ag., di Baruga Rujab Wakil Bupati Sidrap.

    Hadir menyaksikan penandatanganan, Wakil Bupati Sidrap, Nurkanaah, SH., M.Si., Ketua DPRD Sidrap, H. Takyuddin Masse, M.Si., Kepala Kantor Kemenag Sidrap Dr. H. Muhammad Idris Usman, S.Ag., MA., dan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Sidrap Faisal Sehuddin, S.STP., M. Adm.KP.

    MoU tersebut bertujuan memperkuat sinergi dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pelatihan, pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan sumber daya manusia.

    Rektor IAIN Parepare, Hannani, mengungkapkan pentingnya kerja sama ini, mengingat banyak mahasiswanya yang berasal dari Sidrap.

    “Mahasiswa kami berjumlah 7.200 orang, dan sekitar 3.000 di antaranya berasal dari Sidrap,” ungkapnya.

    Hannani juga menyampaikan apresiasi kepada para guru dan orang tua di Sidrap yang telah mempercayakan IAIN Parepare sebagai tempat pendidikan anak-anak mereka.

    “Kami punya 33 program studi, enam di antaranya program pascasarjana. Insya Allah tahun ini kami buka program doktor (S3). Jadi bagi yang sudah S2, bisa menjadi pendaftar pertama,” jelasnya.

    Ia menambahkan, pendidikan pascasarjana di IAIN Parepare dirancang agar dapat diselesaikan dalam dua tahun. “Kami tidak akan memberatkan, dan tantangan pendidikan ini kami tangani serius,” ujarnya.

    Sementara itu, Bupati Sidrap, Syaharuddin Alrif, menegaskan, kerja sama ini bukan sekadar penandatanganan di atas kertas.

    “Saya sudah kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi di Sulsel. Salah satu tujuannya, kami butuh tenaga dan pikiran baru dari mahasiswa untuk KKN dan magang di Sidrap,” jelas Syaharuddin.

    Ia bahkan meminta agar jumlah mahasiswa IAIN Parepare yang menjalani KKN di Sidrap ditingkatkan menjadi 1.000 orang.

    “Hampir 50 persen mahasiswa IAIN Parepare adalah anak Sidrap. UKT yang dibayarkan juga dari hasil kerja orang tua mereka di Sidrap. Maka sudah selayaknya ilmunya dibawa pulang kembali,” ujarnya.

    Menurut Bupati, penempatan mahasiswa KKN ke desa-desa di Sidrap sangat penting. “Ilmu yang mereka peroleh, baik itu bahasa Arab, hukum Islam, ekonomi syariah, atau matematika, bisa diajarkan ke anak-anak kita, terutama dalam hal mengaji,” jelasnya.

    Syaharuddin juga menyinggung tantangan moral dan digitalisasi yang dihadapi generasi muda saat ini.

    “Kami butuh pemikiran baru untuk menghadapi tantangan perubahan mental dan moral anak-anak akibat pengaruh digital,” tegasnya.

    Penandatanganan ini juga disaksikan pengurus PGRI Kabupaten Sidrap, yang dalam kesempatan itu sedang menggelar acara pelantikan.

    Pewarta: ABDUL HASAN
    Editor: NURYADIN SUKRI

  • PGRI Sidrap Dilantik, Nurkanaah Optimistis Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Guru

    PGRI Sidrap Dilantik, Nurkanaah Optimistis Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Guru

    SIDRAP.KOMPAKNEWS.My.id—Bupati Sidenreng Rappang, Syaharuddin Alrif, menghadiri dan menyaksikan pelantikan pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Sidrap periode 2025–2030, Rabu (21/5/2025).

    Pelantikan dipimpin Ketua PGRI Sidrap, Nurkanaah, di Baruga Rumah Jabatan Wakil Bupati Sidrap, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae.

    Turut hadir Ketua DPRD Takyuddin Masse, Kepala Kemenag Sidrap Muhammad Idris Usman, Kepala Dinas Pendidikan Faisal Sehuddin, serta para pengurus PGRI se-Kabupaten Sidrap.

    Dalam arahannya, Bupati Syaharuddin menekankan pentingnya kolaborasi seluruh elemen pendidikan dalam menjawab tantangan daerah.

    “Guru-guru senior, guru-guru penggerak, guru-guru semuanya bersatu dalam PGRI untuk menyelesaikan dan menuntaskan amanah kita,” ujarnya.

    Syaharuddin selanjutnya menyoroti berbagai tantangan pada sektor pendidikan, termasuk mengatasi anak tidak sekolah.

    “Makanya para guru, guru penggerak, Dinas Pendidikan, para kepala sekolah, PGRI, ayo kita bergerak bersama-sama. Karena kalau kita tidak bergerak bersama-sama, harapan kita tidak bisa dapatkan,” jelasnya.

    Sementara itu, Ketua PGRI Sidrap yang juga Wakil Bupati, Nurkanaah, dalam sambutannya menyampaikan optimismenya terhadap kepengurusan baru.

    “Kami yakin dan percaya pengurus PGRI yang kita lantik pada hari ini akan bekerja keras untuk memajukan pendidikan di Kabupaten Sidrap dan untuk menyejahterakan guru-guru Kabupaten Sidenreng Rappang,” ucapnya.

    Ia juga menyatakan Pemerintah Kabupaten dan PGRI Sidrap akan saling mendukung penuh dalam menyelesaikan tantangan di dunia pendidikan.

    “Insya Allah kolaborasi ini akan memajukan pendidikan dan kesejahteraan teman-teman guru kita,” kuncinya.

  • Syaharuddin Alrif Terima Audiensi Guru Penggerak dan Guru PAI

    Syaharuddin Alrif Terima Audiensi Guru Penggerak dan Guru PAI

    SIDRAP.KOMPAKNEWS.My.id—Bupati Sidenreng Rappang, H. Syaharuddin Alrif, menerima audiensi Guru Penggerak dan Guru Pendidikan Agama Islam (PAI), Rabu (21/5/2025), di ruang kerjanya, lantai III Kantor Bupati, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu.

    Syaharuddin didampingi Wakil Bupati Nurkanaah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Faisal Sehuddin, Kabid Pembinaan Ketenagaan Disdikbud, Syamsuddin, serta sejumlah kepala sekolah terkait.

    Dalam pertemuan tersebut, Bupati Syaharuddin menyampaikan apresiasi atas kehadiran para guru dan menekankan pentingnya peran mereka dalam mencetak generasi muda yang berkarakter dan berakhlak.

    “Apa yang kita cita-citakan, terutama dalam meningkatkan sumber daya manusia, karakter, mental, dan akhlak anak-anak kita, sangat ditentukan oleh bapak dan ibu guru,” ujar Syaharuddin.

    Ia juga menyoroti keberadaan lebih dari 380 Guru Penggerak di Sidrap, di mana sekitar 30 orang telah menjadi kepala sekolah dan sebagian lainnya menjadi pengawas.

    “Kalau saja dari dulu kita bergerak melihat kondisi pendidikan, kerusakan-kerusakan yang ada saat ini bisa dicegah. Untuk itu mari bergerak bersama demi kebaikan anak-anak kita,” tegasnya.

    Sementara itu, Wabup Nurkanaah dalam kesempatan itu menyambut baik inisiatif para guru, terutama program-program yang selaras dengan visi misi pemerintah daerah.

    “Kami sangat bersyukur karena Ikatan Guru Agama Islam Kabupaten Sidrap sudah memprogramkan kegiatan yang mendukung program unggulan Pemkab Sidrap,” ucapnya.

    Ia juga mendorong penguatan kegiatan keagamaan di kalangan generasi muda, termasuk pengajian malam Jumat dan reaktivasi remaja masjid. “Kita harapkan bukan hanya ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir dalam kajian, tapi anak-anak kita juga. Mari kita hidupkan kembali semangat remaja masjid seperti dulu,” tambahnya.

    Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Faisal Sehuddin, menyatakan bahwa pihaknya telah menerima usulan dari para guru beberapa waktu lalu, dan mengarahkan agar disampaikan langsung kepada Bupati.

    “Asosiasi guru ini ingin menawarkan program yang bisa mendukung pendidikan unggul dan menyelesaikan berbagai persoalan pendidikan di Sidrap,” tandasnya.

  • Bapenda Sidrap Edukasi Masyarakat Soal Pemutakhiran PBB-P2 dan Pembayaran Digital

    Bapenda Sidrap Edukasi Masyarakat Soal Pemutakhiran PBB-P2 dan Pembayaran Digital

    SIDRAP.KOMPAKNEWS.My.id—Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sidrap menggelar sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2025 tentang tata cara pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta digitalisasi sistem pembayaran pajak daerah, Senin (19/5/2025).

    Sosialisasi digelar serentak di dua lokasi, yakni Aula Kantor Kecamatan Watang Pulu untuk peserta dari Watang Pulu dan Baranti, serta Aula Kantor Kecamatan Tellu Limpoe untuk peserta dari Kecamatan Tellu Limpoe dan Panca Lautang.

    Sekretaris Bappeda Sidrap, Jemmi Harun memimpin sosialisasi di Watang Pulu didampingi Kasubid PAD I Hendra Hamid, dan Kasubid PAD II, Andi Ifdhal Budiwahyudi.

    Acara dihadiri Camat Baranti, Bustaman, Sekcam Watang Pulu, Muhammad Basir, para lurah, kepala UPT, kepala dusun, dan pembantu kolektor.

    Jemmi Harun memaparkan, penyesuaian PBB-P2 dilakukan sebagai dampak pemutakhiran data dan amanat UU No. 1 Tahun 2022 untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.

    “Pemutakhiran data mencerminkan kondisi riil tanah dan bangunan, seperti pembangunan baru dan perluasan, agar pajak lebih adil,” terangnya.

    Ia menambahkan, peningkatan pendapatan dari PBB-P2 akan digunakan untuk membiayai pembangunan yang bermanfaat langsung bagi masyarakat.

    Jemmi juga memaparkan, Pemerintah daerah menyediakan layanan bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pertanyaan, koreksi data, atau keluhan terkait pemutakhiran data PBB-P2.

    “Jika ada warga yang merasa data tanah atau bangunannya tidak sesuai, dapat datang langsung ke kantor UPT Bapenda di wilayahnya, atau ke kantor Bapenda kabupaten,” lontarnya.

    Melalui layanan ini, sambung Jemmi, diharapkan warga dapat berpartisipasi secara aktif dalam memastikan data pajak yang tercatat benar dan sesuai kondisi sebenarnya.

    “Dengan begitu, proses pemungutan PBB-P2 bisa berjalan lebih adil, transparan, dan tepat sasaran,” tandasnya.

    Sementara itu di Tellu Limpoe, kegiatan dihadiri Camat Tellu Limpoe Asbudi serta Camat Panca Lautang, Muhammad Samir.

    Tampil sebagai pemateri, Kabid Perencanaan, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah, Nurhidayah Ibas, serta Kasubid Sistem Informasi, Purnama Indah Bestari.

    Peserta terdiri atas para lurah, kepala UPT, kepala dusun, dan pembantu kolektor dari Kelurahan Baula, Wanio, dan Wettee. Turut hadir pula jajaran staf Bapenda.

    Asbudi mengapresiasi langkah Bapenda yang menggagas sosialisasi tersebut. Ia juga melaporkan bahwa capaian PBB 2025 di Kecamatan Tellu Limpoe telah mencapai 60,82 persen dan menempati peringkat kedua.

    “Saya mengajak pembantu kolektor untuk mengikuti kegiatan sosialisasi dengan baik sehingga apa yang dipaparkan nantinya dapat dipahami dan diteruskan kepada masyarakat,” pesannya.

    Sementara itu, Nurhidayah Ibas menjelaskan sosialisasi ini bertujuan untuk kembali memberikan pemahaman, khususnya kepada para pembantu kolektor.

    Masih banyak laporan, sambungnya, mengenai warga atau wajib pajak yang belum memahami betul kondisi terkini objek pajaknya sehingga mengakibatkan nilai pajaknya bisa meningkat.

    “Masyarakat perlu diberi pemahaman mengenai kenaikan objek pajaknya yang disebabkan adanya perubahan fisik dan fungsi,” terangnya.

    Di sisi lain, Nurhidayah menyatakan wajib pajak tetap dapat mengajukan keberatan jika nilai pembayaran PBB-P2 dirasa terlalu tinggi, dengan catatan pengajuan dilakukan sebelum batas jatuh tempo pembayaran, yakni 30 September 2025.

    “Jika ada warga yang keberatan, dapat mengajukan keberatan atas objek pajak PBB-P2-nya sebelum batas jatuh tempo. Nanti kami akan melakukan survei atau pendataan ulang,” jelasnya.

    Sementara Kasubid Sistem Informasi, Purnama Indah Bestari, dalam materinya memaparkan digitalisasi pembayaran melalui QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard).

    Ia menjelaskan, sistem ini bukan hanya memudahkan masyarakat, tetapi juga menjadi solusi nyata dalam menekan potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    “Dengan metode pembayaran QRIS, masyarakat dapat lebih mudah melakukan pembayaran. Setiap transaksi PBB tercatat secara elektronik dan langsung masuk ke kas daerah. Selain itu, celah untuk penyalahgunaan atau kebocoran dapat diminimalkan,” pungkasnya.

    Kegiatan ini dijadwalkan berlanjut pada Selasa, 20 Mei 2025 di Aula Kantor Kecamatan Dua Pitue untuk peserta dari kecamatan tersebut.

  • Bupati Sidrap Bergerak Cepat, Koordinasi dengan Pemkab Wajo Terkait Siswa di Perbatasan

    Bupati Sidrap Bergerak Cepat, Koordinasi dengan Pemkab Wajo Terkait Siswa di Perbatasan

    Sidrap.Kompaknews.my.id– Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap), H. Syaharuddin Alrif, S.IP., M.M., bergerak cepat merespons situasi pendidikan di wilayah perbatasan Sidrap-Wajo. Mengusung komitmen kuat bahwa tidak boleh ada anak Sidrap yang tidak sekolah atau putus sekolah, beliau menegaskan dukungan penuh terhadap putra-putri Sidrap yang selama ini menempuh pendidikan di SDN 408 Ongkoe, Kabupaten Wajo.

    Untuk merealisasikan komitmen tersebut, Bupati Syaharuddin memberikan mandat kepada Kepala Dinas Pendidikan Sidrap, Faisal Sehuddin, S.STP., M.Adm.KP., untuk segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo. Langkah ini diambil guna menjamin hak pendidikan warga Sidrap, khususnya yang berdomisili di wilayah perbatasan.

    SDN 408 Ongkoe diketahui berada dekat dengan perbatasan dua kabupaten, sehingga menjadi pilihan bagi banyak orang tua asal Sidrap untuk menyekolahkan anak-anak mereka di sana karena pertimbangan jarak. Berdasarkan data, dari 25 siswa di SDN 408 Ongkoe, sebanyak 20 di antaranya diusulkan untuk dimutasi ke sekolah di wilayah Sidrap. Sementara itu, satu siswa merupakan warga Kabupaten Wajo dan empat siswa lainnya merupakan warga Sidrap yang sudah duduk di kelas VI dan telah menyelesaikan ujian akhir, sehingga siap ditamatkan.

    Sebagai langkah konkret, Dinas Pendidikan Sidrap juga meninjau sebuah bangunan di Dusun Barammingge, Desa Mojong, yang saat ini sedang dalam proses pengecekan status. Bangunan tersebut direncanakan akan dialihkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk dijadikan fasilitas pendidikan bagi anak-anak dari wilayah tersebut.

    Kepala Dinas Pendidikan Sidrap bersama Koordinator Wilayah (Korwil) Kecamatan Watang Sidenreng dan didampingi oleh Pengawas satuan Pendidikan serta Kepala UPT SDN 4&5 Mojong kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidrap telah turun langsung meninjau kondisi gedung tersebut. Rencananya, gedung ini akan menjadi tempat belajar bagi siswa-siswi yang sebelumnya menempuh pendidikan di SDN 408 Ongkoe.

    Langkah cepat dan responsif ini menjadi wujud nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Sidrap dalam menjamin pemerataan layanan pendidikan dan memastikan akses yang lebih mudah bagi seluruh masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di wilayah perbatasan.

  • Kadiv Humas Ajak Masyarakat Tak Ragu Laporkan Aksi Premanisme Melalui Call Center Maupun WA Aduan

    Kadiv Humas Ajak Masyarakat Tak Ragu Laporkan Aksi Premanisme Melalui Call Center Maupun WA Aduan

    Jakarta.Kompaknews.my.id—Divisi Humas Polri kembali mengajak masyarakat untuk tidak segan-segan mengadukan aksi premanisme yang meresahkan. Pengaduan dapat dilakukan ke hotline Polri di 110 tanpa terkena pulsa.

    Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho mengungkapkan, jajaran kepolisian yang terdekat dari lokasi akan langsung menindaklanjuti laporan dari masyarakat. Polri juga memastikan identitas pelapor akan dijaga dengan baik.

    “Masyarakat silakan melapor ke kantor kepolisian terdekat atau melalui Call Center 110 secara gratis atau WhatsApp ke nomor pengaduan Divisi Humas Polri di 0896-8233-3678. Semua nomor pengaduan akan siap melayani 24 jam,” ungkap Kadiv Humas Polri, Sabtu (17/5/25).

    Ia menerangkan, premanisme merupakan tindak kejahatan yang meresahkan masyarakat dan tidak bisa ditoleransi. Oleh karenanya, Irjen. Pol. Sandi memastikan Polri akan melindungi masyarakat dari aksi premanisme.

    Irjen Pol. Sandi juga menekankan, sinergisitas dengan lintas dektoral terus dilakukan demi memperkuat dan memasifkan penindakan aksi premanisme. Mulai dari TNI hingga unsur pemerintah daerah dilibatkan dalam setiap operasi penindakan aksi premanisme di seluruh wilayah.

    “Hal ini guna menjaga stabilitas keamanan di seluruh wilayah dan menjamin investasi aman di Indonesia,” jelas Irjen Pol. Sandi.

    Lebih lanjut ia mengemukakan, jajaran kepolisian sejumlah aksi premanisme hingga kini telah ribuan kasus berhasil diungkap dari seluruh satuan kewilayahan. Polri pun akan menuntaskan kasus tersebut dengan tegas demi lingkungan nyaman dan sejuk.

    “Komitmen bapak Kapolri bahwa Polri
    akan selalu hadir untuk melindungi
    setiap warga negara dan tidak ada
    ruang tempat bagi aksi premanisme di
    negara hukum Indonesia,” jelas Irjen Pol. Sandi.

  • Bupati Sidrap Lepas Empat Calon Paskibraka Ikuti Seleksi Tingkat Provinsi

    Bupati Sidrap Lepas Empat Calon Paskibraka Ikuti Seleksi Tingkat Provinsi

    Sidrap, Kompaknews. My. id —Bupati Sidrap, H. Syaharuddin Alrif melepas empat pelajar untuk mengikuti seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, Ahad (18/5/2025).

    Mereka akan mengikuti seleksi yang dijadwalkan berlangsung pada 19–21 Mei 2025 di GOR Sudiang, Makassar.

    Syaharuddin didampingi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sidrap Muhammad Arsul, Kabid Kesatuan Bangsa Andi Diana Syamsuddin, dan Analis Kebijakan Badan Kesbangpol Farawansyah Firdaus.

    Pelepasan yang berlangsung di Rumah Jabatan Bupati Sidrap tersebut, turut dihadiri orang tua serta keluarga para peserta.

    Syaharuddin Alrif dalam kesempatan itu memberikan arahan serta semangat kepada para peserta untuk bermental juara.

    “Anak-anakku harus percaya diri secara utuh dan mentalnya harus kuat. Mentalnya mental juara karena dalam seleksi Paskibraka ini harus memiliki spesifikasi keahlian, kita harus memiliki nilai lebih dari pada yang lain,” ucapnya.

    Ia menyampaikan, rasa percaya diri memegang peran penting dalam menampilkan kemampuan seseorang. Tanpa kepercayaan diri, kelebihan yang dimiliki pun sulit untuk ditunjukkan secara optimal.

    “Jangan hanya mempersiapkan diri di tingkat provinsi. Kita juga harus usahakan diri sampai di tingkat nasional. Oleh karena itu kita harus keluarkan semua kemampuan, kelebihan. Percaya diri serta mental harus kuat,” pesannya.

    Ia pun berharap para peserta yang terpilih dapat mengharumkan nama Sidrap dengan menunjukkan sikap dan kemampuan layaknya seorang juara.

    Empat peserta yang dilepas yaitu Muammar (UPT SMA Negeri 5 Sidrap), Ahmad Dedi (UPT SMA Negeri 8 Sidrap), Alya Rahmani Putri Arifin (UPT SMA Negeri 1 Sidrap), dan Auralia Selvianti (UPT SMA Negeri 3 Sidrap).

    Sebelumnya, mereka telah mengikuti serangkaian tes dan seleksi tingkat kabupaten.

  • Dituding Potong Gaji Guru, Kepsek SDN 22 Parepare Angkat Bicara: “Bukan Keputusan Sepihak”

    Dituding Potong Gaji Guru, Kepsek SDN 22 Parepare Angkat Bicara: “Bukan Keputusan Sepihak”

    Parepare, Kompaknews. My. Id– Kepala Sekolah SD Negeri 22 Parepare, memberikan klarifikasi atas tuduhan pemotongan gaji guru yang sempat viral di media sosial. Tuduhan itu berasal dari akun Facebook bernama La Bule, yang menyebut kepala sekolah “rakus” karena memotong gaji seorang guru yang absen lantaran harus merawat keluarga yang sakit.

    Saat dikonfirmasi oleh Kompaknews,Kepsek membenarkan adanya pemotongan, namun menegaskan bahwa kebijakan itu bukan berasal dari dirinya secara sepihak.

    “Pemotongan gaji ini merupakan hasil kesepakatan bersama semua guru dan staf, yang kami sepakati dalam rapat pada 30 Januari 2025,” jelasnya.

    Ia menjelaskan bahwa kebijakan tersebut diterapkan sebagai bentuk penegakan disiplin setelah pendekatan persuasif yang dilakukan sebelumnya dianggap tidak efektif.

    “Ini bukan untuk menghukum, tapi untuk membangun tanggung jawab bersama. Bahkan saya sendiri, jika tidak masuk tanpa keterangan, akan dikenai potongan juga,” tambahnya.

    Terkait jumlah potongan, Kepsek menyebut nominalnya sangat kecil. “Hanya Rp15.000 per hari tidak masuk tanpa alasan yang jelas. Jumlah maksimal hanya Rp50.000. Tidak seperti yang dituding di media sosial, yakni Rp500.000,” tegasnya.

    Ia juga meluruskan bahwa unggahan di media sosial tersebut dibuat oleh suami dari staf pustakawan berinisial SY, bukan oleh yang bersangkutan langsung.

    Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa dana hasil pemotongan digunakan untuk mendukung operasional sekolah yang tidak tercakup dalam anggaran dana BOS.

    “Sama sekali tidak digunakan untuk kepentingan pribadi. Semua transparan dan bisa dipertanggungjawabkan,” ucapnya.

    Ia berharap klarifikasi ini dapat mengakhiri kesimpangsiuran informasi yang beredar, sekaligus menjaga nama baik sekolah dan semangat kebersamaan di antara para tenaga pendidik.

    “Sebagai guru, kita harus menjadi contoh dalam hal kedisiplinan. Kalau bukan kita yang menjaga integritas dunia pendidikan, siapa lagi?” pungkasnya.

  • Dukung Swasembada Pangan, Polisi dan Warga Kompak Bersihkan Irigasi di Kulo

    Dukung Swasembada Pangan, Polisi dan Warga Kompak Bersihkan Irigasi di Kulo

    SIDRAP.KOMPAKNEWS.My.Id– Semangat gotong royong dan kepedulian terhadap Swasembada Pangan Nasional kembali terlihat di Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang. Dalam kegiatan kerja bakti massal membersihkan saluran irigasi, para petani memberikan apresiasi khusus kepada jajaran kepolisian yang turut hadir dan bahu-membahu di lapangan, Sabtu (17/5/2025).

    Kegiatan ini diinisiasi oleh Forkopimcam Kulo dan melibatkan berbagai elemen, mulai dari Aparat Kepolisian, TNI, Pemerintah Kecamatan, Penyuluh Pertanian, Aparatur Desa hingga Petani. Fokus kerja bakti adalah membersihkan saluran irigasi yang mengalami penyumbatan akibat lumpur, tumpukan sampah dan rumput liar, yang selama ini menjadi kendala dalam distribusi air ke area persawahan.

    Kapolsek Panca Rijang AKP Abustam yang turut hadir langsung dalam kegiatan tersebut didampingi Kapolsubsektor Kulo AIPDA Suardi menyampaikan bahwa keterlibatan kepolisian dalam kegiatan sosial seperti ini adalah bentuk komitmen Polri dalam mendukung program pemerintah, khususnya swasembada pangan. “Kami ingin hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam tugas keamanan, tetapi juga dalam kegiatan produktif yang menyentuh langsung kehidupan warga, seperti sektor pertanian ini,” ujarnya.

    Apresiasi datang dari para petani yang merasa terbantu dan termotivasi dengan kehadiran aparat keamanan. “Kami sangat senang polisi ikut turun langsung. Ini memberi semangat bagi kami dan menunjukkan kepedulian yang nyata terhadap nasib petani,” ungkap Rahman, seorang petani setempat.

    Camat Kulo M. Fasrah Nur juga menyampaikan harapannya agar kerja bakti seperti ini bisa menjadi agenda rutin lintas sektor, guna memastikan kelancaran irigasi sebagai penunjang utama keberhasilan musim tanam.

    Kegiatan kerja bakti diharapkan jadi seruan untuk terus menjaga kebersamaan serta semangat gotong royong demi mewujudkan kemandirian pangan yang berkelanjutan. (*)

  • Kabag SDM Polres Sidrap Gelar Pembinaan Mental Tahanan, Wujud Polri Humanis

    Kabag SDM Polres Sidrap Gelar Pembinaan Mental Tahanan, Wujud Polri Humanis

    SIDRAP.KOMPAKNEWS— Polres Sidrap melalui Program “SDM Unggul Polri Mengajar” kembali menunjukkan komitmennya dalam pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM), termasuk kepada para tahanan. Kegiatan ini dilaksanakan di ruang tahanan Polres Sidrap dengan mengusung tema “Mendukung Program Pemerintah Menuju Indonesia Emas 2045”. Jumat (16/05/25).

    Kegiatan bimbingan rohani ini dipimpin langsung oleh Kabag SDM Polres Sidrap, KOMPOL Nurdin didampingi oleh Kasiwas dan Kasat Tahti. Dalam sambutannya, Kabag SDM menegaskan pentingnya pembinaan mental dan spiritual bagi para tahanan agar kelak setelah masa hukumannya selesai, mereka bisa kembali ke masyarakat dengan sikap yang lebih baik dan bertanggung jawab.

    “Program ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap pembinaan manusia seutuhnya, tak hanya kepada personel, tetapi juga bagi mereka yang tengah menjalani masa tahanan. Kami ingin memberikan harapan dan motivasi agar mereka memiliki masa depan yang lebih baik,” ujar Kabag SDM.

    Para tahanan mengikuti kegiatan ini dengan khidmat. Selain siraman rohani, kegiatan juga diisi dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an, ceramah motivasi. Program ini diharapkan dapat menjadi bagian dari kontribusi nyata Polri dalam menciptakan SDM unggul dan bermartabat, sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045. (*)