SIDRAP.KN— Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap) H. Syaharuddin Alrif terus menunjukkan perhatian terhadap kebutuhan petani. Kali ini, Bupati menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama para ketua kelompok tani dari Kelurahan Pajalele, Massepe, dan Desa Teppo, Kecamatan Tellu Limpoe,kegiatan ini berlangsung di Rujab Bupati Sidrap Kelurahan Pangkajene, Kamis (1/10/2026).
Rakor tersebut digelar sebagai wadah bagi pemerintah daerah untuk mendengar secara langsung berbagai kebutuhan, kendala, dan persoalan yang dihadapi para petani di lapangan, khususnya yang berkaitan dengan pengairan lahan pertanian.
Dalam pertemuan itu, Bupati H. Syaharuddin Alrif didampingi Asisten II, Kepala Dinas PSDA, Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Sidrap beserta kepala bidang terkait,kepala BPP serta PPL Tellu limpoe. Turut hadir Camat Tellu Limpoe, para lurah, serta ketua kelompok tani dari sejumlah wilayah.
Satu per satu ketua kelompok tani diberikan kesempatan menyampaikan kondisi pertanian di wilayah masing-masing. Berbagai persoalan disampaikan, mulai dari kebutuhan air hingga dukungan infrastruktur kelistrikan untuk menunjang aktivitas pertanian.
Salah satu kebutuhan yang banyak disampaikan petani adalah pengeboran sumber air untuk memenuhi kebutuhan pengairan sawah, terutama di lokasi yang mengalami keterbatasan pasokan air.
Selain pengeboran, petani juga mengusulkan penambahan trafo listrik guna mendukung kebutuhan pengairan serta aktivitas pertanian di sejumlah lokasi.
Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati H. Syaharuddin Alrif menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus membuka ruang komunikasi dengan para petani dan mencarikan solusi atas berbagai persoalan yang mereka hadapi.
Menurutnya, kebutuhan petani harus diketahui secara langsung agar pemerintah dapat menentukan langkah penanganan yang sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah.
Perhatian terhadap kebutuhan pengairan, kata dia, juga menjadi bagian penting dalam menjaga produktivitas lahan pertanian sekaligus mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Sidrap.
Rakor tersebut sekaligus menjadi langkah pemerintah daerah untuk memetakan kebutuhan pertanian secara lebih tepat berdasarkan kondisi nyata di lapangan.
Dengan mendengar langsung aspirasi para petani, pemerintah diharapkan dapat menyusun langkah penanganan yang lebih terarah, khususnya terkait kebutuhan air dan listrik yang menjadi faktor penting dalam menunjang produktivitas pertanian.
“Pemerintah tidak hanya menerima laporan, tetapi turun dan mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan petani,” demikian semangat yang terlihat dalam pertemuan tersebut.(Madi)
Tinggalkan Balasan