kompaknews.my.id

Kategori: Sidrap

  • Satu Paket Sembako, Satu Sentuhan Kemanusiaan dari Kapolres Sidrap

    Satu Paket Sembako, Satu Sentuhan Kemanusiaan dari Kapolres Sidrap

    SIDRAP.KOMPAKNEWS.My.id– Sebuah momen sederhana namun sarat makna mendadak menyentuh hati banyak orang. Kapolres Sidrap, AKBP Dr Fantry Taherong, “terciduk” kamera saat membagikan paket sembako kepada seorang pemulung perempuan di pinggir jalan.

    Tanpa pengawalan berlebihan, tanpa panggung, hanya ketulusan yang berbicara.

    Dalam sebuah gambar Jumat, 23 Januari 2026, AKBP Dr Fantry Taherong tampak jongkok di hadapan sang pemulung yang tengah beristirahat di bawah teriknya matahari.

    Dengan pakaian dinas yang masih melekat, perwira menengah Polri itu menyerahkan sembako secara langsung, sembari menundukkan badan agar sejajar, seolah ingin menegaskan bahwa kemanusiaan tidak mengenal jabatan.

    Perempuan pemulung itu terlihat terdiam, matanya menatap penuh haru. Di tengah kerasnya hidup yang dijalani di jalanan, uluran tangan tersebut menjadi pengingat bahwa masih ada kepedulian yang tumbuh dari hati.

    Sosok AKBP Dr Fantry Taherong memang dikenal memiliki sisi humanis. Bagi perwira bergelar doktor ini, tugas sebagai anggota Polri tidak hanya sebatas penegakan hukum, tetapi juga hadir sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, terutama mereka yang berada di lapisan paling bawah.

    Aksi berbagi itu disebut terjadi secara spontan. Saat melintas dan melihat seorang pemulung perempuan kelelahan di pinggir jalan, AKBP Fantry memilih berhenti sejenak, menghampiri, lalu memberikan bantuan seadanya yang ia miliki. Tidak ada sorotan kamera resmi, tidak ada agenda seremonial.

    “Kadang, yang dibutuhkan masyarakat bukan pidato panjang, tapi kehadiran dan kepedulian,” ujar salah seorang warga yang menyaksikan langsung kejadian tersebut.

    Momen kecil itu kini menjadi perbincangan hangat. Banyak warga menilai tindakan tersebut mencerminkan wajah Polri yang lebih dekat, hangat, dan berempati.

    Di tengah rutinitas tugas yang padat, AKBP Dr Fantry Taherong menunjukkan bahwa kemanusiaan tetap harus menjadi yang utama.

    Karena sejatinya, jabatan hanyalah titipan. Namun kebaikan, sekecil apa pun, akan selalu menemukan jalannya untuk hidup lebih lama di hati mereka yang menerimanya. (ibe)

  • Wujud Solidaritas, PGRI Sidrap Salurkan Rp117 Juta untuk Korban Kebakaran di Panreng

    Wujud Solidaritas, PGRI Sidrap Salurkan Rp117 Juta untuk Korban Kebakaran di Panreng

    SIDRAP.KOMPAKNEWS.My.id—Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) menyalurkan bantuan senilai Rp117.182.500 kepada korban kebakaran di Kelurahan Panreng, Kecamatan Baranti, Jumat (23/1/2026).

    Bantuan ini merupakan wujud solidaritas para guru terhadap Saripa Santi, seorang guru sekolah dasar yang rumahnya terbakar pada 10 Januari 2026 lalu. Penyerahan bantuan dilakukan Wakil Bupati Sidrap yang juga Ketua PGRI Sidrap, Nurkanaah.

    Turut hadir Kepala Dinas Sosial Sidrap Wahidah Alwi, Kalak BPBD Sidrap Patriadi, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sirajuddin, Camat Baranti Hj. Mastura, serta Camat Panca Rijang Faradilla Bakri.

    Hadir pula Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Bencana Dinas Sosial Sidrap Takdir Ali, Lurah Panreng Andi Zainal Fachruddin, Lurah Manisa Gustiawan, serta jajaran Dinas Sosial, BPBD, dan Korwil PGRI.

    Dalam sambutannya, Nurkanaah menyampaikan, bantuan tersebut merupakan hasil solidaritas para guru yang dikumpulkan secara swadaya untuk membantu warga yang tertimpa musibah kebakaran.

    “Ini wujud kepedulian dan kebersamaan kita. Semoga bantuan ini dapat sedikit meringankan beban saudara-saudara kita yang tertimpa musibah,” ujarnya.

    Ia juga menegaskan, pemerintah daerah selalu hadir di tengah masyarakat saat terjadi musibah, baik melalui penanganan darurat, pendataan korban, hingga penyaluran bantuan lanjutan.

    “Kami ingin menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam. Sejak awal kejadian, jajaran sudah turun langsung melalui Dinas Sosial dan BPBD,” tegasnya.

    Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Sidrap melalui Dinas Sosial telah menyalurkan bantuan darurat kepada para korban kebakaran untuk memenuhi kebutuhan dasar pascakejadian. Sementara itu, BPBD melakukan pendataan serta langkah mitigasi lanjutan di lokasi terdampak.

  • Tanpa Karcis dan Atribut, Parkir Mahal di Sidrap Dipertanyakan

    Tanpa Karcis dan Atribut, Parkir Mahal di Sidrap Dipertanyakan

    SIDRAP.KOMPAKNEWS.My.id– Praktik penarikan biaya parkir di sejumlah titik di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) kembali menuai sorotan. Sejumlah pengendara mengeluhkan tarif parkir yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan, bahkan mencapai Rp10 ribu untuk satu kali parkir mobil.

    Salah seorang pengendara, Ahlan, mengungkapkan pengalamannya saat memarkir kendaraan di kawasan Pangker, tepatnya di area samping Kantor Pengadilan. Peristiwa itu terjadi pada Jumat, Januari 2026.

    “Saya dimintai Rp10 ribu saat parkir di lokasi Pangker. Waktu saya minta karcis, tidak ada yang diperlihatkan,” ungkap Ahlan.

    Menurutnya, ketika ia mempertanyakan karcis parkir, juru parkir di lokasi tersebut justru berdalih tidak diberikan karcis oleh Dinas Perhubungan.

    “Saya tanya mana karcisnya, tapi tukang parkir bilang tidak dikasi sama Dinas Perhubungan,” ujarnya.

    Ahlan menambahkan, fenomena juru parkir yang tidak dilengkapi atribut resmi maupun karcis parkir kini kian marak. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan besar terkait transparansi retribusi yang seharusnya masuk ke kas daerah.

    “Harusnya ada karcis yang dikasih ke pengendara. Itu tanda bahwa retribusi benar-benar masuk ke Pemda Sidrap dan dikelola secara transparan,” tegasnya saat dihubungi.

    Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Sidrap, Andi Bahari Parawansa, menjelaskan bahwa pengelolaan parkir di sejumlah lokasi memang dipihakketigakan sebagai salah satu upaya mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    Meski demikian, ia menegaskan bahwa setiap penarikan retribusi parkir wajib disertai karcis resmi.

    “Setiap parkiran itu seharusnya diberikan karcis sebagai bukti retribusi,” katanya.

    Andi Bahari juga menegaskan bahwa tarif parkir yang berlaku telah diatur secara jelas dalam Peraturan Daerah.

    “Untuk mobil itu Rp3.000 sekali parkir, sedangkan motor Rp1.000. Itu sudah sesuai Perda tentang penarikan retribusi parkiran,” tandasnya.

    Sorotan terhadap praktik parkir tanpa karcis ini diharapkan menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar penataan parkir berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan masyarakat. (*)

  • Dugaan Pungli Bayangi Pantai Kering Pangker Sidrap, Pedagang Resah

    Dugaan Pungli Bayangi Pantai Kering Pangker Sidrap, Pedagang Resah

    SIDRAP.KOMPAKNEWS.My.id– Dugaan praktik pungutan liar (pungli) kembali mencuat di kawasan Monumen Ganggawa Pangkajene atau yang lebih dikenal dengan Pantai Kering (Pangker), Kabupaten Sidenreng Rappang.

    Sejumlah penjual yang beraktivitas di dalam area tersebut mengeluhkan adanya pungutan rutin setiap malam Minggu dengan nominal mencapai Rp50 ribu per lapak.

    Keluhan itu disampaikan langsung oleh salah satu penjual saat ditemui, Kamis sore, 22 Januari 2026. Ia menyebut, pungutan tersebut dilakukan oleh dua orang yang berlagak seperti preman dan mendatangi satu per satu penjual.

    “Setiap malam Minggu selalu ada dua orang datang minta uang Rp50 ribu per penjual. Katanya wajib dibayar. Kalau dihitung, kami setor sampai Rp200 ribu sebulan,” ungkapnya.

    Yang menjadi kegelisahan para penjual, lanjutnya, adalah ketidakjelasan ke mana uang tersebut disetor dan instansi apa yang menaunginya. Tidak ada karcis resmi, surat tugas, ataupun pemberitahuan tertulis.

    “Kami tidak tahu ini uang masuk ke mana. Tidak jelas peruntukannya. Sebenarnya kami tidak rela dan tidak ikhlas, karena ini bukan masuk kas daerah,” ujarnya.

    Ia menegaskan, para penjual tidak keberatan membayar retribusi jika dilakukan secara resmi oleh pemerintah daerah dan dikelola oleh instansi terkait.

    “Kalau memang ditarik oleh Dinas Koperasi dan UMKM, dan jelas masuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), kami tidak masalah. Tapi ini tidak jelas,” tambahnya.

    Puluhan penjual atau pemilik los di dalam kawasan Pangker berharap pemerintah daerah Kabupaten Sidrap segera turun tangan untuk mengatasi persoalan tersebut.

    Mereka khawatir praktik ini akan terus berlarut-larut dan semakin memberatkan pedagang kecil.

    “Ini harus dibenahi. Jangan dibiarkan terus seperti ini. Pemda harus turun tangan supaya jelas dan tidak ada yang dirugikan,” tegasnya.

    Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Nakertrans Sidrap, Adli Lukman, menyatakan akan segera melakukan pengecekan langsung ke lapangan.

    “Dulu memang ada yang mengelola di sana. Itu yang akan kami benahi terlebih dahulu. Saya juga akan melaporkan ke Pak Bupati terkait keluhan para penjual ini,” singkat Adli.

    Kasus dugaan pungli ini kini menjadi perhatian publik, terutama karena menyangkut perlindungan pelaku UMKM dan penataan kawasan wisata agar terbebas dari praktik-praktik yang merugikan masyarakat kecil. (*)

  • Sorotan Publik Menguat, Temuan BPK Rp734 Juta di DPRD Sidrap Mulai Ditindaklanjuti

    Sorotan Publik Menguat, Temuan BPK Rp734 Juta di DPRD Sidrap Mulai Ditindaklanjuti

    SIDRAP.KOMPAKNEWS.My.id– Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia kembali mengungkap temuan serius dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap).

    Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor: 31.B/LHP/XIX.MKS/05/2025 tertanggal 23 Mei 2025, BPK menemukan adanya kelebihan pembayaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan serta Anggota DPRD Sidrap yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan total nilai mencapai Rp734.575.830.

    Temuan tersebut menyoroti lemahnya pengendalian internal serta ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan belanja daerah, khususnya yang berkaitan dengan hak keuangan para wakil rakyat.

    Menanggapi hasil pemeriksaan itu, Bupati Sidrap melalui Sekretaris DPRD menyatakan sepakat dengan temuan BPK.

    Pemerintah daerah berkomitmen untuk melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran serta memedomani ketentuan terkait perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji dan tunjangan pimpinan serta anggota DPRD.

    Dalam rekomendasinya, BPK secara tegas meminta agar Bupati Sidrap memerintahkan Sekretaris DPRD untuk segera memproses pengembalian kelebihan pembayaran sebesar Rp734.575.830 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Pengembalian tersebut dilakukan dengan cara menarik kelebihan pembayaran dari para anggota DPRD dan menyetorkannya kembali ke Kas Daerah.

    Selain itu, BPK juga menginstruksikan Bendahara Gaji agar lebih cermat dan patuh dalam memedomani ketentuan perhitungan serta pemotongan PPh Pasal 21 guna mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang.

    Meski telah direkomendasikan untuk dikembalikan, temuan ini tetap menuai sorotan tajam dari publik.

    Sejumlah elemen masyarakat menilai persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan hanya melalui pengembalian uang semata.

    Publik berharap penanganan dilakukan secara transparan dan akuntabel serta disertai penegakan hukum guna memberikan efek jera dan menjaga integritas pengelolaan keuangan daerah.

    Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Sidrap, Andi Kemal, membenarkan adanya temuan BPK bernilai ratusan juta rupiah tersebut. Ia menyebutkan bahwa temuan itu berkaitan dengan penggunaan anggaran tahun 2024.

    “Benar ada temuan BPK senilai ratusan juta itu. Temuannya pada penggunaan anggaran tahun 2024,” ujar Andi Kemal, Senin (19/1/2026).

    Ia mengaku telah menindaklanjuti temuan tersebut dengan berkoordinasi bersama pimpinan dan anggota DPRD Sidrap untuk melakukan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana rekomendasi BPK.

    “Saya sudah koordinasi dengan pimpinan dan anggota DPRD terkait temuan tersebut untuk dilakukan pengembalian,” katanya.

    Namun, saat ditanya apakah seluruh dana telah dikembalikan, mantan Kepala Bagian Hukum itu menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan untuk memastikan hal tersebut.

    “Kalau mau lebih jelas silakan ke Inspektorat. Di sana ada tim investigasi yang menangani, bisa langsung ke sana untuk bertanya,” jelasnya.

    Kendati demikian, publik tetap menginginkan agar proses pengembalian dan tindak lanjut temuan BPK tersebut dilakukan secara terbuka dan transparan agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan. (*)

  • Perjalanan Dinas DPRD Sidrap Dipangkas, Anggaran Turun dari Rp9,1 Miliar ke Rp6,7 Miliar

    Perjalanan Dinas DPRD Sidrap Dipangkas, Anggaran Turun dari Rp9,1 Miliar ke Rp6,7 Miliar

    SIDRAP.KOMPAKNEWS.My.id– Di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, DPRD Kabupaten Sidrap, pada tahun 2026 tetap menyiapkan dana perjalanan dinas sebesar Rp6,7 miliar lebih.

    Dibanding tahun 2025 lalu, anggaran tersebut sebenarnya telah mengalami penurunan. Tahun 2025, perjalanan dinas DPRD mencapai Rp9,1 miliar.

    Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Sidrap, Andi Kaimal, kepada media Senin (19/1/2026) mengungkapkan bahwa tahun 2026 ini, anggaran perjalanan dinas atau Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sudah dipangkas Rp2,4 miliar.

    “Anggaran SPPD DPRD tahun 2025 sebesar Rp9,1 miliar, sementara tahun 2026 menjadi Rp6,7 miliar,” ujar Andi Kaimal.

    Menurutnya, anggaran tersebut mencakup seluruh kegiatan perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD Sidrap, termasuk sekretariat dan staf pendukung DPRD.

    Meski telah mengalami penurunan, besaran anggaran perjalanan dinas tersebut masih menuai sorotan publik.

    Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, sebagian masyarakat menilai nilai Rp6,7 miliar masih tergolong tinggi dan patut dikawal secara ketat.

    Publik pun menantikan gebrakan nyata dari hasil perjalanan dinas para wakil rakyat tersebut, khususnya dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan layanan publik di daerah.

    Sebagai representasi rakyat, DPRD diharapkan mampu memastikan setiap perjalanan dinas memiliki output dan manfaat yang jelas.

    Jika tidak menunjukkan progres yang signifikan, anggaran perjalanan dinas yang digelontorkan setiap tahun, dinilai berpotensi menjadi pemborosan.

    Sejumlah pihak bahkan mendorong agar hasil perjalanan dinas DPRD dari tahun ke tahun diaudit secara menyeluruh oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat, hingga aparat penegak hukum seperti kejaksaan dan kepolisian, guna memastikan asas manfaat dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.

    Adanya temuan BPK terhadap kelebihan tunjangan dan transportasi anggota DPRD tahun 2024 lalu sebesar Rp734 juta, menjadi bukti bahwa pengawasan terhadap realisasi anggaran di DPRD Sidrap, perlu dilakukan secara ekstra ketat. (*)

  • Perkempa 2026 Digelar di Kulo, Bupati Sidrap Tekankan Pendidikan Karakter

    Perkempa 2026 Digelar di Kulo, Bupati Sidrap Tekankan Pendidikan Karakter

    SIDRAP.KOMPAKNEWS.My.id—Perkemahan Putra (Perkempa) Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026 digelar di Puncak Mario, Kecamatan Kulo, Sabtu (17/1/2026).

    Kegiatan secara resmi dibuka Bupati Sidrap, H. Syaharuddin Alrif, dengan penekanan pada pentingnya pendidikan karakter bagi generasi muda.

    Perkempa kali ini melibatkan wilayah Kecamatan Panca Rijang, Kulo, dan Baranti. Sekitar 120 peserta dari berbagai sekolah tingkat SMP dan SMA mengikuti ajang sebagai tahap uji coba pelaksanaan kepramukaan terpadu.

    Hadir Sekretaris Kwartir Cabang Pramuka Sidrap yang juga Sekretaris Dinas Kominfo, Mursalim Halim, para pelatih dan andalan cabang, Ketua Kwartir Ranting (Kwarran), serta para pembina Pramuka penegak dan penggalang.

    Dalam arahannya, Bupati menyebut perkemahan ini sebagai bagian dari pembinaan generasi muda melalui pendidikan karakter yang dikemas secara kreatif dan inovatif.

    “Perkemahan hari ini dihadiri kurang lebih 120 peserta dari berbagai sekolah SMP dan SMA. Kegiatan ini masih dalam tahap uji coba, termasuk bagaimana menggabungkan olahraga otomotif dengan pendidikan kepramukaan,” ujar Syaharuddin Alrif.

    Ia menegaskan Gerakan Pramuka memiliki peran strategis dalam membentuk mental, karakter, dan akhlak generasi muda Sidrap.

    “Pramuka adalah wadah pembinaan mental, karakter, dan akhlak. Semakin sering anak-anak mengikuti kegiatan lintas sekolah, semakin banyak pengalaman dan ilmu yang diperoleh,” jelasnya.

    Bupati menambahkan, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan intelektual, tetapi juga kecerdasan emosional, spiritual, dan pengalaman hidup.

    “Ilmu bukan hanya dari sekolah. Kita harus menggabungkan kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan pengalaman sebagai penentu keberhasilan masa depan,” katanya.

    Ia berharap Perkempa terus dikembangkan sebagai sarana pembentukan karakter generasi muda yang tangguh, berintegritas, dan berdaya saing.

    Kegiatan Perkempa Cabang Gerakan Pramuka Sidrap Tahun 2026 diharapkan menjadi momentum penguatan pendidikan karakter sekaligus mempererat silaturahmi antaranggota Pramuka di Kabupaten Sidenreng Rappang.

  • Tangkap Pelaku Curanmor Polres Sidrap Amankan 37 Tabung Gas Hasil Kejahatan

    Tangkap Pelaku Curanmor Polres Sidrap Amankan 37 Tabung Gas Hasil Kejahatan

    SIDRAP.KOMPAKNEWS.My.id—Polres Sidrap membekuk pria berinisial “F” (21) warga Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap atas dugaan kasus pencurian kendaraan bermotor hingga tabung gas elpiji 3 kilogram.

    Dari tangan pelaku Polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 unit kendaraan bermotor roda dua Yamaha F1Z-R dan 37 buah tabung gas LPG melon berukuran 3kg diduga hasil curian

    Kapolres Sidrap Akbp Fantry Taherong melalui Kasat Reskrim Akp Welfrick membenarkan hal tersebut, menurutnya Penangkapan saudara “F”  merupakan hasil penyelidikan intensif Sat. Reskrim Polres Sidrap berdasarkan laporan kehilangan sepeda motor dan barang lain dari rumah korban, polisi langsung melakukan pengembangan hingga akhirnya menangkap “F” di kediamannya.

    “Dari hasil penyelidikan kami berhasil mengungkap dengan mengamankan seorang pria berinisial “F” merupakan terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor roda dua serta tabung gas. Dari hasil interogasi terduga pelaku juga telah mengakui aksinya” ujar Kasat Reskrim

    Menurut Welfrick barang curian tersebut telah dijual oleh terduga pelaku guna untuk foya – foya

    Kasat Reskrim juga mengimbau kepada masyarakat untuk untuk lebih berhati-hati masyarakat dan segera melaporkan jika mengalami atau menjadi korban peristiwa pidana.

    “Terduga pelaku bersama barang bukti kini diamankan di Mapolres Sidrap guna kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut” tutup Welfrick

  • Sidrap Kirim Telur Senilai Rp2 Miliar ke Beberapa Provinsi, Perkuat Program Nasional MBS

    Sidrap Kirim Telur Senilai Rp2 Miliar ke Beberapa Provinsi, Perkuat Program Nasional MBS

    SIDRAP. KOMPAKNEWS. My. Id– Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan dukungan nyata terhadap program nasional Makanan Bergizi Gratis (MBS) dengan melepas pengiriman 10 truk telur ayam ras ke sejumlah provinsi di Indonesia, Jumat, 16 Januari 2026.

    Langkah ini menegaskan peran strategis Sidrap sebagai salah satu penopang ketahanan pangan nasional.

    Pelepasan pengiriman dilakukan langsung oleh Bupati Sidrap, Syaharuddin Alrif, melalui prosesi simbolis pemecahan gendi sebagai tanda dimulainya distribusi telur ke berbagai daerah.

    Kegiatan tersebut berlangsung khidmat dan dihadiri Wakil Bupati Sidrap Nurkanaah, Sekda Sidrap Andi Rahmat, Ketua DPRD Sidrap Takyuddin Masse, Dandim 1420 Sidrap Letkol Inf Andi Zulhakim Asdar, Wakapolres Sidrap, serta jajaran pejabat lingkup pemerintah daerah.

    Turut hadir para pelaku usaha peternakan telur dari berbagai wilayah di Bumi Nene Mallomo, yang selama ini menjadi tulang punggung produksi telur nasional.

    Pengiriman telur dengan nilai mencapai sekitar Rp2 miliar itu ditujukan ke sejumlah kota dan provinsi, di antaranya Kendari, Samarinda, Nunukan, Balikpapan, Banjarmasin, Tarakan, serta Makassar.

    Bupati Syaharuddin Alrif menyampaikan bahwa Sidrap saat ini dikenal sebagai lumbung telur Indonesia, dengan produksi harian mencapai nilai sekitar Rp8 miliar atau setara Rp2,8 triliun per tahun.

    Produksi tersebut menjadi kekuatan utama Sidrap dalam mendukung program pemerintah pusat yang menyasar peningkatan gizi masyarakat, khususnya anak-anak.

    “Pengiriman telur ini membuktikan bahwa Sidrap adalah lumbung telur nasional. Ini adalah kontribusi nyata kami untuk menyuplai kebutuhan program makanan bergizi gratis di seluruh Indonesia,” tegas Syaharuddin.

    Ia mengungkapkan, populasi ayam petelur di Kabupaten Sidrap mencapai sekitar 5 juta ekor dan terus berproduksi setiap hari dalam jumlah besar.

    Kondisi ini tidak hanya memperkuat ketahanan pangan nasional, tetapi juga berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

    “Peternakan telur menjadi salah satu faktor utama yang mendorong Sidrap sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sulawesi Selatan, selain sektor beras,” tambahnya.

    Ke depan, Pemerintah Kabupaten Sidrap berencana meningkatkan skala distribusi. Pengiriman telur direncanakan dilakukan secara rutin setiap tiga bulan, dengan target pengiriman berikutnya mencapai hingga 50 truk telur untuk memenuhi kebutuhan program MBS di berbagai wilayah Indonesia. (*)

  • Pesan Tegas Bupati Sidrap Usai Lantik 156 Pejabat: Layani Masyarakat dengan Ikhlas dan Penuh Tanggung Jawab

    Pesan Tegas Bupati Sidrap Usai Lantik 156 Pejabat: Layani Masyarakat dengan Ikhlas dan Penuh Tanggung Jawab

    SIDRAP.KOMPAKNEWS.My.id— Sebanyak 156 pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidrap, Sulawesi Selatan, resmi dilantik oleh Bupati Sidrap, H Syaharuddin Alrif. Pelantikan berlangsung di pelataran Pasar Tanru Tedong, Kecamatan Dua Pitue, pada Kamis malam, 15 Januari 2026.

    Ratusan pejabat yang dilantik terdiri atas tiga pejabat eselon II, 29 pejabat eselon III, 121 pejabat eselon IV, serta tiga pejabat fungsional.

    Prosesi pelantikan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Sidrap, Nurkanaah, Kapolres Sidrap AKBP Dr Fantri Taherong, Dandim 1420 Sidrap, Ketua DPRD Sidrap, serta sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemkab Sidrap.

    Untuk jabatan eselon II, Bupati Sidrap melakukan sejumlah rotasi strategis. Patriadi yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disporapar) kini diberi amanah baru sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sidrap. Sementara posisi Kepala Disporapar diisi oleh Nasruddin Waris.

    Selain itu, Andi Surya dipercaya menduduki jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perlindungan Perempuan dan Anak (Pemdes PPA), menggantikan Abbas Aras yang memasuki masa purnabakti pada Desember 2025.

    Andi Surya sebelumnya menjabat sebagai Camat Maritengngae, dan posisi camat tersebut kini diisi oleh Firman, yang sebelumnya menjabat sebagai Lurah Majjelling.

    Dalam sambutannya, Bupati Sidrap H Syaharuddin Alrif menegaskan bahwa mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari penyegaran organisasi sekaligus upaya meningkatkan kinerja pemerintahan agar lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

    Ia mengingatkan seluruh pejabat yang baru dilantik agar bekerja secara ikhlas, profesional, dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan amanah. Menurutnya, jabatan bukanlah tujuan, melainkan sarana pengabdian untuk melayani masyarakat.

    “Semua harus bersinergi, bekerja dengan ikhlas dan tulus melayani masyarakat, melayani dengan sepenuh hati. Saya sudah memberikan pengarahan kepada para pejabat yang dilantik demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Sidrap,” tegasnya.

    Syaharuddin berharap para pejabat dapat meningkatkan etos kerja serta berperan aktif dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.

    Ia menekankan pentingnya dukungan seluruh perangkat daerah untuk mengantarkan Sidrap menjadi daerah yang bersih, berkah, bercahaya, aman dan religius, sejahtera, serta menjadi lumbung beras Indonesia, lumbung telur Indonesia, lumbung energi terbarukan, dan lumbung penghafal Alquran Indonesia.

    Pelantikan ini diharapkan menjadi momentum penguatan kinerja birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sidrap. (*)

  • Kebangkitan Sidrap: Reformasi Layanan Publik Antar Daerah Ini ke Peringkat Atas Sulsel

    Kebangkitan Sidrap: Reformasi Layanan Publik Antar Daerah Ini ke Peringkat Atas Sulsel

    SIDRAP.KOMPAKNEWS.My.id– Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) mencatatkan kebangkitan signifikan dalam kualitas layanan publik.

    Data yang diterima redaksi disebutkan bahwa setelah sempat terpuruk dengan nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) kategori rendah, Sidrap kini berhasil menembus jajaran tujuh besar daerah dengan layanan publik terbaik di Sulawesi Selatan.

    Indeks Pelayanan Publik (IPP) sendiri merupakan alat ukur kualitas pelayanan pemerintah yang dirilis setiap tahun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

    Nilai ini menggambarkan sejauh mana pelayanan publik memenuhi standar dan harapan masyarakat.

    Perjalanan Sidrap dalam IPP sempat mengalami fluktuasi tajam. Pada 2021, nilai IPP berada di angka 2,61 dengan kategori C.

    Angka tersebut meningkat pada 2022 menjadi 3,1 atau kategori B minus. Namun, kondisi kembali memburuk pada 2023 hingga 2024 dengan penurunan drastis ke angka 1,73 atau kategori D.

    Titik balik terjadi melalui komitmen kuat Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif bersama Wakil Bupati Nurkanaah.

    Keduanya mendorong pembenahan menyeluruh mulai dari tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, perbaikan sarana dan prasarana, hingga penguatan sistem pelayanan publik.

    Upaya tersebut membuahkan hasil nyata. Pada 2025, nilai IPP Sidrap melonjak signifikan menjadi 3,43 dengan kategori B minus atau baik.

    Capaian ini menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir sekaligus mengantarkan Sidrap ke peringkat tujuh besar se-Sulawesi Selatan.

    Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa komitmen dan kerja nyata dalam memperbaiki pelayanan publik mampu menghadirkan perubahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

    Di bawah kepemimpinan Syaharuddin Alrif dan Nurkanaah, peningkatan kualitas pelayanan serta kemakmuran rakyat ditegaskan sebagai prioritas utama dalam menjalankan amanah pemerintahan daerah. (*)

  • 500 Mobil Branding PSI se-Sulsel, Termasuk Sidrap Siap Ramaikan Rakernas di Makassar

    500 Mobil Branding PSI se-Sulsel, Termasuk Sidrap Siap Ramaikan Rakernas di Makassar

    SIDRAP.KOMPAKNEWS.My.id— Menjelang pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang akan digelar di Makassar pada akhir Januari mendatang, antusiasme masyarakat Sulawesi Selatan terus menunjukkan peningkatan signifikan.

    Dukungan tersebut tampak nyata di ruang publik, khususnya di jalanan, melalui ratusan kendaraan pribadi yang secara sukarela dibranding dengan atribut PSI.

    Di Kabupaten Sidrap, sedikitnya ratusan mobil telah dipasangi stiker dan identitas PSI Sulsel.

    Fenomena serupa juga terlihat hampir di seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan.

    Dari pusat kota hingga kawasan pinggiran, logo gajah khas PSI, slogan “Partai Super Terbuka”, serta identitas Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI Sulsel menghiasi lalu lintas harian dan menarik perhatian masyarakat.

    Tak hanya itu, pada kaca belakang sejumlah mobil turut terpasang foto Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep bersama Ketua DPW PSI Sulsel Muammar Ferirae Gandi.

    Kehadiran visual tersebut menjadi simbol dukungan terhadap kepemimpinan partai sekaligus bentuk sambutan hangat atas agenda nasional PSI yang akan digelar di Sulawesi Selatan.

    Wasianto atau yang akrab disapa Sinto, salah satu ketua komunitas mobil di Sulsel, menegaskan bahwa branding kendaraan tersebut bukan merupakan instruksi partai.

    Menurutnya, gerakan ini murni lahir dari antusiasme warga dan kader PSI. Ada sekitar 500 mobil branding PSI di Sulawesi Selatan siap ramaikan Rakernas PSI di kota Makassar.

    “Ini bukan gerakan struktural. Tidak ada instruksi dari DPW maupun DPP. Branding kendaraan ini sepenuhnya lahir dari animo warga yang tinggi dalam menyambut Rakernas PSI di Makassar,” ujar Sinto, Minggu, 11 Januari 2026.

    Ia menambahkan, kesukarelaan masyarakat memasang atribut PSI pada kendaraan pribadi mencerminkan tingkat kepercayaan dan rasa memiliki terhadap partai.

    “Ketika seseorang bersedia membawa identitas partai di mobil pribadinya, itu bukan sekadar soal stiker. Itu menunjukkan rasa suka, kedekatan, dan kepercayaan,” katanya.

    Menariknya, kendaraan yang dibranding tidak terbatas pada satu segmen. Selain mobil keluarga, sejumlah kendaraan kelas premium seperti Toyota Alphard, Mitsubishi Pajero, dan Toyota Fortuner juga terlihat ikut ambil bagian dalam gerakan spontan tersebut.

    Hal ini, menurut Sinto, menjadi indikator bahwa PSI diterima oleh berbagai lapisan masyarakat di Sulawesi Selatan.

    “PSI tidak hanya diminati oleh satu kelompok tertentu. Dukungan datang dari berbagai latar belakang. Inilah wajah PSI sebagai partai super terbuka,” jelasnya.

    Meluasnya branding kendaraan ini sekaligus mencerminkan kesiapan Sulawesi Selatan menjadi tuan rumah Rakernas I PSI.

    Antusiasme warga dinilai menjadi energi positif bagi pelaksanaan agenda nasional partai tersebut.

    “Animo ini adalah energi besar bagi kami. Rakernas nanti bukan hanya agenda internal PSI, tetapi juga momentum kebersamaan antara PSI dan masyarakat Sulsel,” pungkas Sinto.

    Rakernas I PSI dijadwalkan akan dihadiri jajaran pengurus pusat, pengurus wilayah, serta kader dari seluruh Indonesia, dengan Kota Makassar menjadi pusat kegiatan nasional PSI pada akhir Januari mendatang. (*)