SIDRAP.KN— Sebuah organisasi tidak diukur dari seberapa sering menggelar rapat. Organisasi dinilai dari sejauh mana rapat itu melahirkan arah, gagasan, dan kerja nyata. Filosofi itulah yang mewarnai Rapat Kerja (Raker) I Kolaborasi Jurnalis Indonesia (KJI) Sulawesi Selatan yang digelar di Rest Area Datae, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sabtu (25/7/2026).
Mengusung tema “Kolaborasi Kuat, Organisasi Hebat, Jurnalis Bermartabat”, forum tersebut menjadi rapat kerja perdana sejak kepengurusan KJI Sulsel dilantik beberapa bulan lalu. Lebih dari sekadar agenda rutin organisasi, raker ini menjadi titik awal penyusunan arah kebijakan KJI Sulsel untuk dua tahun ke depan.
Kegiatan dipimpin langsung oleh Ketua KJI Sulsel, Edy Basri, S.H., serta dihadiri perwakilan Pemerintah Kabupaten Sidrap. Bupati Sidrap diwakili Asisten III Setda Sidrap, Nasruddin Waris, didampingi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sidrap, M. Arsul, serta Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sidrap, Mursalim Halim.
Kehadiran pemerintah daerah menunjukkan bahwa hubungan antara pers dan pemerintah tidak semestinya dibangun dalam suasana saling curiga. Demokrasi justru tumbuh ketika keduanya menjalankan fungsi masing-masing secara profesional.
Dalam sambutan yang dibacakan Asisten III, Bupati Sidrap menegaskan bahwa jurnalis memiliki peran strategis di tengah derasnya arus informasi digital. Di era media sosial yang memungkinkan siapa saja menjadi penyebar informasi, media profesional dituntut menjadi benteng penyaji fakta yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pemerintah Kabupaten Sidrap berharap insan pers, khususnya KJI Sulsel, mampu menjadi bagian dari upaya memerangi disinformasi dan hoaks yang berpotensi memecah belah masyarakat.
Tak hanya itu, Bupati juga menegaskan bahwa pemerintah memandang media bukan sekadar pihak yang melakukan kontrol sosial, tetapi sebagai mitra strategis pembangunan. Pers diharapkan mampu mengawal berbagai program prioritas daerah secara objektif, memberikan kritik yang konstruktif, sekaligus menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
“Melalui Rapat Kerja KJI ini, kita berharap lahir sinergi yang semakin kuat antara pemerintah daerah dan insan pers dalam menyampaikan informasi yang mencerdaskan masyarakat,” ujar Nasruddin Waris membacakan sambutan Bupati.
Sementara itu, Ketua KJI Sulsel, Edy Basri, menegaskan bahwa rapat kerja ini merupakan momentum menentukan fondasi organisasi. Menurutnya, program yang disusun tidak boleh hanya memenuhi agenda administratif, tetapi harus memiliki manfaat nyata bagi anggota, organisasi, dan masyarakat luas.
Ia mengingatkan seluruh peserta agar melahirkan program yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan kompetensi jurnalistik, penegakan etika profesi, serta memperluas kontribusi organisasi terhadap pembangunan daerah.
Bagi Edy, organisasi pers yang besar bukan ditentukan oleh banyaknya anggota atau megahnya kegiatan seremonial, melainkan oleh kualitas karya jurnalistik yang dihasilkan serta integritas para anggotanya.
Raker I KJI Sulsel pun menjadi penanda bahwa organisasi ini tidak ingin sekadar hadir sebagai wadah berhimpun para jurnalis. Lebih jauh, KJI Sulsel ingin membangun kultur kolaborasi yang sehat, memperkuat profesionalisme, dan memastikan pers tetap berdiri sebagai pilar demokrasi yang independen sekaligus bertanggung jawab.
Dari Sidrap, sebuah pesan kembali ditegaskan: di tengah derasnya arus informasi dan maraknya hoaks, jurnalisme yang bermartabat bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. (*)
